E-KTP Tak Dapat Dipalsukan

Penyerahan Penghargaan dari Pemerintah Pusat

Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama yang merampungkan proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Indonesia. Terhadap prestasi ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Gamawan Fauzi menyerahkan penghargaan pemerintah pusat atas komitmen dan kerja keras Sumsel menyukseskan program nasional tersebut.

Piagam penghargaan itu diserahkan langsung kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo dan 15 bupati/wali kota didampingi Ketua DPRD dan Kadisdukcapil se-Sumsel. Acara berlangsung di Griya Agung, pada tanggal 16 April 2012. Penyerahan penghargaan ini disaksikan rombongan Komisi II DPR RI dipimpin Ganjar Pranowo serta sekitar 300 camat se-Sumsel.

Kata Gamawan, ada banyak fungsi e-KTP. Selain administrasi kependudukan juga berguna untuk membantu kerja pihak kepolisian dalam mengindentifikasi pelaku tindak kriminal. “Kalau data penjahat ada di kepolisian. Tapi kalau data calon penjahat, nah itu ada di kita (Kemendagri)

E-KTP ini, tegasnya, tidak bisa lagi dipalsukan seperti KTP biasa. Salah satunya dalam e-KTP seharga Rp33 ribu itu, ada chip khusus. Dalam proses perekaman e-KTP ini ditemukan sekitar 90 ribu orang yang mencoba menggandakan identitas diri. ”Mereka coba-coba buat dua kali KTP. Nama, alamat, tempat tanggal lahir hingga wajah dibuat beda. Tapi sidik jari dan rekam mata tidak dapat dikelabuhi.”

Melalui perekaman e-KTP, diketahui ada sekitar 7 juta KTP ganda se-Indonesia. Saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan BPPT untuk mengelompokkan data kependudukan berdasarkan umur dan kriteria lain. Terkait penghargaan yang diberikan, 15 kabupaten/kota di Sumsel masuk dalam 197 daerah yang melaksanakan program ini.

Yang telah menyelesaikan e-KTP ada 54 kabupaten/kota, termasuk 15 daerah di Sumsel, tapi sudah yang pertama. “Kita sangat  mengapresiasi komitmen gubernur, bupati/wali kota, para camat hingga lurah dan RT/RW di Sumsel yang begitu peduli dan mendukung suksesnya program e-KTP ini. Hari ini (kemarin,), Sumsel menjadi yang terdepan. Mestinya daerah lain mencontoh apa yang dilakukan Sumsel,” tegasnya.

Masih ada waktu 15 hari untuk menuntaskan seluruh perekaman e-KTP. Target hingga akhir tahun, ada 172 jiwa wajib KTP yang terlayani e-KTP. Kata Gamawan, ia bersama beberapa Dirjen datang sekalian membawa KTP elektronik yang sudah jadi  untuk Sumsel.
Hasil pantauan koran ini, ada puluhan kotak berisi KTP elektronik yang sudah jadi yang tahap awal ini dibagikan kepada 15 kabupaten/kota di Sumsel. Terlihat, untuk Banyuasin 2.218 keping, OKUS 2.991, Mura 4.499, OKUT 4.250, Muba 1.919, Prabumulih 1.999, Pagaralam 999, Lubuklinggau 1.382, Palembang 13.494, Muara Enim 7.994, Ogan Ilir 6.983, Empat Lawang 1.248, Lahat 4.983, dan OKI 2.460.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, dari jumlah penduduk Sumsel saat ini 8.492.429 jiwa yang menjadi wajib KTP sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 4.088.367 jiwa. “Program e-KTP di Sumsel dilaksanakan sejak Oktober dan berhasil diselesaikan sebelum tenggat waktu berakhir 30 April nanti,” katanya. Sesuai surat edaran Mendagri No 471.13/5079/SJ tentang Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP.

“Meski secara umum pelayanan e-KTP massal telah selesai, kita berharap bupati/wali kota terus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang mau membuat e-KTP karena administrasi kependudukan ini tidak akan pernah berakhir,”pungkasnya. Tiap hari, pasti terjadi perubahan struktur penduduk yang menyangkut adanya penduduk dengan usia wajib KTP.

Belum Cabut Moratorium Pemekaran Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, pemerintah pusat belum membahas 19 calon daerah otonomi baru yang disepakati DPR RI. Menurutnya, 19 calon kabupaten/kota baru itu baru sebatas usulan yang disetujui DPR RI, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah.
”Tapi belum dibahas,”cetusnya. Ia memastikan, hingga saat ini moratorium pemekaran wilayah masih berlaku meskipun DPR RI meminta pemerintah mencabut keputusan itu.  Kata Gamawan, ada tiga faktor yang jadi pertimbangan untuk pemekaran wilayah andainya moratorium tidak diberlakukan lagi. ”Pertimbangan kita ada tiga kriteria, administrasi, kependudukan dan geografis. DPR memang minta sudahlah, tapi kita akan pelajari dulu,” pungkasnya.

.

Sumber : Klik disini…

About Hijrah

Hidup adalah perjuangan

Posted on 18 April 2012, in Lokal and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: