Hapus jabatan wakil menteri biar hemat

“Bayangkan kalau satu wakil menteri saja bisa menelan anggaran setiap tahun sebesar Rp1,5 triliun dan kenapa pemerintah harus bersikeras untuk setiap kementerian ada jabatan wamennya, padahal itu tidak terlalu efektif dan signifikan dalam kinerjanya,”

Penghapusan jabatan wakil menteri (wamen) dalam jajaran kabinet termasuk perampingan birokrasi pemerintahan berupa pengurangan pejabat setingkat dirjen sebenarnya menjadi salah satu solusi pemerintah melakukan penghematan anggaran.

Uang Rupiah“Bayangkan kalau satu wakil menteri saja bisa menelan anggaran setiap tahun sebesar Rp1,5 triliun dan kenapa pemerintah harus bersikeras untuk setiap kementerian ada jabatan wamennya, padahal itu tidak terlalu efektif dan signifikan dalam kinerjanya,” kata ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Maluku, Sudarmo Bin Yasin di Ambon, Jumat.

 

Kemudian masalah pajak yang belum dimaksimalkan secara efektif dalam mendongkrak pendapatan negara, sehingga patut dipertanyakan berapa banyak anggaran pajak dari masyarakat yang bocor, karena seharusnya 100 persen yang masuk ke kas tapi ternyata tidak berlaku demikian.

Menurut Sudarmo, tingkat kebocoran pajak yang mencapai lebih dari 20 persen sangatlah merugikan negara sehingga sistem pengawasannya secara kontinyu dan terpadu harus dilakukan.

“Makanya kalau rencana pemerintah menaikan harga BBM awal April mendatang tentunya cukup menyulitkan rakyat sebab kajian PKS terkait kebijakan ini, kalau pemerintah sebenarnya belum terlalu memaksimalkan berbagai potensi yang ada, mulai dari menghemat anggaran-anggaran di kementerian maupun lembaga dan pengawasan ketat persoalan pajak,” katanya.

Jadi bagi Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku tetap memeprhatikan aspirasi dengan kondisi masyarakat di daerah ini dimana kenaikan BBM yang akan dilaksanaan pemerintah pusat ini sungguh-sungguh akan membawa kesengsaraan, karena kondisi geografis di daerah ini sangat memberatkan.

“Bayangkan saja sekarang kalau BBM yang harganya Rp4.500 dipatok pemerintah, tapi pada daerah-daerah pelosok sudah mencapai Rp15.000 per liter, apalagi kalau sampai kemudian pemerintah itu menaikan harga BBM,” ujar Sudarmo.

Oleh karenanya, persoalan ini harus menjadi bagian yang terpenting bagi masyarakat Maluku untuk mau bersama-sama menyampaikan penolakannya kepada pemerintah pusat.

“Kami dari fraksi PKS yang representasi mewakili masyarakat Maluku juga harus menyampaikan agar pemerintah pusat membatalkan rencana kebijakan menaikan harga BBM, jadi aktivitas demo masyarakat harus diresponi, baik oleh pimpinan DPRD maupun Pemerintah Daerah Maluku,” tandasnya.

Pemerintah pusat sendiri telah mengakui kalau keputusan menaikkan harga BBM di tahun 2012 memang sangat tidak populer, tapi harus dilakukan sebab keuangan negara tidak mampu menanggung beban subsidi BBM yang melonjak akibat meroketnya harga minyak dunia dari semula US$ 90 menjadi US$ 120 per barel. Selain itu, pemerintah pusat berupaya menekan tingkat kebocoran anggaran subsidi BBM yang berasal dari APBN.

Sumber : Klik disini…

About Hijrah

Hidup adalah perjuangan

Posted on 16 Maret 2012, in Nasional and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: