RI Urutan ke Tujuh Pengguna Peranti Lunak Bajakan

Indonesia menempati urutan ketujuh dari 32 negara di dunia dalam hal penggunaan software ilegal atau tanpa lisensi berdasarkan riset Business Software Alliance (BSA) dan Ipsos Public Affairs pada 2010.

“Riset ini dilakukan berdasarkan sisi perilaku pengguna dan kurangnya penegakan hukum dalam hal penggunaan software ilegal, dan menghasilkan Indonesia berada di urutan ketujuh terhadap penggunaan software ilegal tanpa lisensi dari 32 negara di dunia,” kata Sekretaris Jenderal Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP), Justisiari P Kusumah, di Jakarta, Kamis.

Justisiari yang juga Kuasa Hukum BSA Indonesia itu mengatakan, BSA melakukan survei kepada 400-500 responden di 32 negara. Hasil lain menunjukkan secara global, berdasarkan hasil riset BSA sebanyak 47 persen pengguna komputer pribadi di dunia menggunakan software ilegal.

“Lebih jauh lagi, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-11 dengan jumlah pemakaian software ilegal atau bajakan sebesar 87 persen,” katanya.

Hal itu berdasarkan tingkat pemakaian software ilegal/bajakan, IDC (International Data Corporation), dalam 2010 Piracy Study yang dirilis pada Mei 2011.

Sementara itu, Studi Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) pada 2010 menyatakan produk software palsu menjadi salah satu produk yang banyak digunakan oleh konsumen Indonesia sepanjang 2010, yakni sebesar 34,1 persen.

“MIAP sebagai salah satu komponen masyarakat merasa ikut bertanggung jawab untuk menyosialisasikan fakta bahwa dengan adanya peredaran dan penggunaan barang palsu dan barang bajakan secara langsung telah menyebabkan kerugian negara serta hilangnya kesempatan kerja,” katanya.

Menurut dia, argumen yang mengatakan kegiatan pemalsuan dan pembajakan telah menolong perekonomian negara dan menciptakan lapangan kerja merupakan argumen yang tidak valid.

“Hal itu karena jelas dari hasil studi justru kegiatan tersebut telah membawa dampak negatif yang lebih luas,” demikian Sekjen MIAP, Justisiari P. Kusumah.

Di Indonesia Kampanye ‘Indonesia Goes Open Source’ yang telah dilontarkan pemerintah sejak tahun 2004 lalu dinilai masih belum mampu menekan tingkat penggunaan software bajakan khususnya di instansi pemerintah sendiri.Menurut Ketua Umum Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), Betti Alisyahbana, masih banyak lembaga pemerintah yang masih belum bermigrasi ke aplikasi open source dan malah bertahan dengan software bajakan.

Memang sejak 2004 lalu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Riset dan Teknologi telah berupaya mewujudkan penggunaan aplikasi yang legal melalui penerapan open source.

Sayangnya, upaya tersebutsepertinya kurang membuahkan hasil. Sebab, penggunaan software bajakan masih cukup tinggi di lingkungan pemerintah. “Masih tinggi. Tapi berapa banyak, saya tidak ada data pastinya,” kata Betti saat berbincang santai dengan detikINET usai penyerahan bantuan komputer di Lab Komputer Fakultas Teknik Fisika ITB, Jalan Ganesha 10, Bandung.

Meski demikian, Betti masih melihat ada upaya pemerintah untuk berubah, dan terlihat perubahannya sedikit demi sedikit untuk ‘hijrah’. AOSI pun mengapresiasi hal ini dan terus mendorong pemerintah untuk mewujudkan impian ‘Indonesia Go Legal’ dalam penggunaan piranti lunak.

“Walaupun begitu kita terus dorong dan dampingi pemerintah untuk mewujudkan ‘Go Legal’ tersebut,” lanjut mantan Dirut IBM Indonesia ini.

Banyak hal memang yang mempengaruhi masih tinggi saja tingkat penggunaan software bajakan. Salah satunya lantaran adanya pemahaman yang salah di masyarakat.

“Di masyarakat masih ada salah paham tentang bajak membajak. Dianggapnya membajak itu tidak berdosa tapi kalau mencuri itu dosa. Padahal membajak itu juga dosa,” tukas Betti.

Selain itu, masalah biaya juga menjadi sorotan. Meski pada dasarnya open source itu adalah gratis, namun proses tranformasi dari sotfware bajakan yang
biasa dipakai ke open source membutuhkan biaya.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung, Bulgan Alamin dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu dengan Online

“Softwarenya sih gratis. Biaya tersebut muncul untuk pelatihan dan maintenance. Sekarang kan sudah terbiasa dengan software-software yang berlisensi, terus ganti dengan open source. Ya orang juga harus belajar lagi. Tapi kita dukung program pemerintah untuk penggunaan software legal,” paparnya.

About Hijrah

Hidup adalah perjuangan

Posted on 20 Februari 2012, in Teknologi. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: